Tema Bimtek
Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019 Terbaru 2026-2027
Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019 Terbaru 2026-2027
Pelaksanaan Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019 menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah. Regulasi ini menjadi pedoman penting dalam penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, dan pelaksanaan tugas penyidikan oleh PPNS agar berjalan secara profesional, efektif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui program pelatihan ini, peserta memperoleh pemahaman komprehensif mengenai tugas, kewenangan, prosedur penyidikan, serta sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya dalam mendukung penegakan peraturan daerah.
Pelaksanaan Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019 merupakan langkah krusial dalam memperkuat penegakan hukum di tingkat lokal. Regulasi ini memberikan panduan komprehensif bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan pengawasan serta penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah secara legal dan prosedural. Tanpa adanya pembinaan kompetensi yang terstruktur, instansi berisiko menghadapi gugatan hukum akibat kesalahan penanganan perkara administratif maupun pidana ringan di lapangan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas aparatur melalui program ini menjadi urgensi utama demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, aman, dan taat hukum.
Apa Itu Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019
Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019 merupakan program pengembangan kompetensi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan teknis, administratif, dan profesional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan pemerintah daerah.
Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 mengatur mekanisme pembinaan dan operasional PPNS daerah agar mampu menjalankan fungsi penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah secara efektif, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
PPNS memiliki peran penting dalam mendukung penegakan hukum daerah. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi melalui kegiatan bimtek menjadi kebutuhan yang berkelanjutan agar proses penyidikan dapat dilaksanakan sesuai standar operasional, menjunjung tinggi prinsip profesionalisme, serta menghormati hak-hak masyarakat.
Program ini juga mendukung penguatan tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki pemahaman hukum, kemampuan investigasi, dan keterampilan administrasi penyidikan.
Beberapa kata kunci turunan yang digunakan secara alami dalam artikel ini meliputi:
- Bimtek PPNS Pemerintah Daerah
- Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- Training Penyidikan Peraturan Daerah
Tujuan dan Manfaat Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kapasitas PPNS agar mampu melaksanakan tugas penyidikan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum.
Tujuan pelaksanaan program antara lain:
- Memahami substansi Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.
- Meningkatkan kompetensi teknis penyidikan PPNS.
- Memahami kewenangan dan tanggung jawab PPNS.
- Meningkatkan kualitas penegakan peraturan daerah.
- Memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- Meningkatkan kemampuan penyusunan administrasi penyidikan.
- Memahami prosedur penanganan perkara.
- Mengoptimalkan penerapan standar operasional penyidikan.
- Mendukung tata kelola pemerintahan yang taat hukum.
- Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
Manfaat yang diperoleh peserta meliputi:
- Memiliki pemahaman hukum yang lebih komprehensif.
- Mampu melaksanakan proses penyidikan sesuai regulasi.
- Meningkatkan kualitas administrasi perkara.
- Meminimalkan kesalahan prosedural dalam penyidikan.
- Mendukung efektivitas penegakan Peraturan Daerah.
Materi yang Dibahas dalam Pelatihan
Materi dalam Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil disusun secara sistematis dengan mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019 serta praktik terbaik penyidikan di lingkungan pemerintah daerah.
Materi utama meliputi:
- Kebijakan nasional mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- Pembahasan Permendagri Nomor 3 Tahun 2019.
- Tugas, fungsi, dan kewenangan PPNS.
- Dasar hukum penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah.
- Teknik penyelidikan dan penyidikan.
- Administrasi penyidikan PPNS.
- Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Teknik pengumpulan alat bukti.
- Pemeriksaan saksi dan pihak terkait.
- Koordinasi PPNS dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- Etika profesi dan kode etik PPNS.
- Perlindungan hak asasi dalam proses penyidikan.
- Penyusunan laporan hasil penyidikan.
- Studi kasus penegakan Peraturan Daerah.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS.
Siapa yang Perlu Mengikuti Pelatihan Ini
Program ini direkomendasikan bagi aparatur pemerintah yang memiliki tugas dalam penegakan peraturan daerah maupun pembinaan hukum.
Peserta yang sesuai antara lain:
- Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Calon PPNS.
- ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- ASN pada Bagian Hukum Pemerintah Daerah.
- ASN pada perangkat daerah yang memiliki fungsi pengawasan.
- Pejabat Administrator.
- Pejabat Pengawas.
- Aparatur Inspektorat Daerah.
- Pengelola urusan penegakan Peraturan Daerah.
- ASN kementerian yang membina PPNS.
- Pemerintah Provinsi.
- Pemerintah Kabupaten.
- Pemerintah Kota.
- BUMD yang berkaitan dengan kepatuhan regulasi.
- Lembaga pendidikan yang bergerak di bidang hukum pemerintahan.
Dari Mana Narasumber dalam Pelatihan Ini
Agar materi yang disampaikan selalu sesuai dengan regulasi terbaru dan praktik penyidikan yang berlaku, narasumber berasal dari berbagai institusi yang berkompeten, antara lain:
- Kementerian Dalam Negeri.
- Kepolisian Republik Indonesia.
- Kejaksaan Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum.
- Widyaiswara pemerintah.
- Akademisi hukum pidana dan hukum administrasi negara.
- Praktisi penyidikan dan penegakan hukum.
- Pakar pemerintahan daerah.
- Konsultan hukum sektor publik.
FAQ (Frequently Asked Questions)
1. Apa tujuan Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019?
Tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi PPNS agar mampu melaksanakan tugas penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah secara profesional, efektif, dan sesuai ketentuan hukum.
2. Mengapa PPNS perlu mengikuti pelatihan ini?
Karena regulasi dan praktik penyidikan terus berkembang. Pelatihan membantu PPNS memahami prosedur, administrasi penyidikan, teknik pemeriksaan, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih optimal.
3. Apa manfaat pelatihan ini bagi pemerintah daerah?
Pelatihan mampu meningkatkan kualitas penegakan Peraturan Daerah, memperkuat tata kelola pemerintahan yang taat hukum, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan akuntabel.
PENA Pusat Edukasi Indonesia menyelenggarakan Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019 sebagai program peningkatan kompetensi yang dirancang untuk memperkuat kapasitas aparatur dalam melaksanakan fungsi penyidikan secara profesional dan sesuai regulasi. Program ini menggabungkan pembahasan kebijakan, praktik penyidikan, studi kasus, serta implementasi administrasi penyidikan sehingga peserta memperoleh wawasan yang aplikatif. Selain program ini, tersedia pula Bimtek PPNS Pemerintah Daerah, Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Training Penyidikan Peraturan Daerah yang ditujukan bagi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perguruan tinggi, yayasan, dan organisasi lainnya yang ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang penegakan hukum pemerintahan.
Sehubung Dengan Penjelasan Di Atas, Dalam Rangka Memahami Serta Meningkatkan Kapasitas Dan Kapabilitas Pemerintah Pusat, Daerah Dan Swasta. Maka Kami Dari PENA Pusat Edukasi Indonesia Mengajak Bapak/Ibu/Saudara(i) Untuk Mengikuti Bimbingan Teknis Dengan Tema: Bimtek Pelatihan Penyidik PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No 3 Tahun 2019
Metode
Pemaparan Materi, diskusi, tanya jawab, studi kasus dan simulasi langsung dengan konsep:
- 20% Teori berdasarkan literatur praktisi
- 40% analisa best practices & benchmarking antara: Institusi, korporasi & Industri
- 40% Studi kasus nyata & brainstorming antara Narasumber / Trainer dengan peserta kegiatan
Pilihan Lokasi Kegiatan:
Bimtek dan Pelatihan ini dilaksanakan di Beberapa kota besar di Indonesia Seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali, Batam, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, Lampung, Semarang, Manado, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, Palembang, Maluku, Papua dan Kota-kota besar lainnya. Peserta dapat request kota pilihan sesuai permintaan dengan menghubungi Tim kami.
Jadwal Kegiatan Kegiatan:
Untuk waktu kegiatan dapat menyesuaikan permintaan dari peserta, dan tersedia pada Hari Kamis dan Jumat mulai dari Bulan Januari sampai Desember 2026.
Legalitas Lembaga:
- Notaris WENIKA PRIASTUTI AGUSTINI S.H., M.KN., sesuai salinan Akta Nomor 44 Tanggal 16 Mei 2025
- SK KEMENHUM RI NOMOR AHU-0040093.AH.01.01.TAHUN 2025
- NPWP PUSAT PELATIHAN INDONESIA : 1000-0000-0244-9111
- NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB): 2305250063339
- KBLI : 82302 -85500 -82301-70209-73100
Fasilitas
- Bahan Ajar Modul ( Softcopy Dan Hardcopy)
- Seminar Kit
- Kuitansi Pembayaran Perpeserta
- Sertifikat
- Tas Kegiatan
- Konsumsi Dan Coffe Break Selama Kegiatan
- Kartu Tanda Peserta
- Penjemputan Di Bandara / Stasiun Bagi Peserta Rombongan Minimal 8 Orang Peserta
Kontak Person
- Arie – Hp/Wa: 085242961361
- website : https://www.Bimtekpelatihan.com/
